MALAYSIA

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini mele bihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong[8] dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Ibu kota: Kuala Lumpur

Kode panggilan: +60

Mata uang: Ringgit

Lagu kebangsaan: Negaraku

Raja: Abdul Halim Muadzam Shah dari Kedah

Pemerintahan: Monarki Elektif, Monarki konstitusional, Demokrasi, Sistem parlementer

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu  dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.

Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8

PEMERINTAHAN

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula Aliansi).

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu.; sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

GEOGRAFI

Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah melebihi 320.000 km2. Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela, dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia dan Vietnam, atau New Mexico, sebuah negara bagian di Amerika Serikat.

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).

Tanjung Piai, terletak di selatan negara bagian Johor, adalah tanjung paling selatan benua Asia. Selat Malaka, terletak di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran terpenting di dunia.

Kuala Lumpur adalah ibukota resmi dan kota terbesar di Malaysia. Putrajaya di pihak lain, dipandang sebagai ibukota administratif pemerintahan persekutuan Malaysia. Meskipun banyak cabang eksekutif dan judikatif pemerintahan persekutuan telah pindah ke sana (untuk menghindari kemacetan yang tumbuh di Kuala Lumpur), tetapi Kuala Lumpur masih dipandang sebagai ibukota legislatif Malaysia karena di sanalah beradanya kompleks gedung Parlemen Malaysia. Kuala Lumpur juga merupakan pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.

Kota utama lain termasuk Ipoh, George Town, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Miri, Alor Star, Kota Melaka, dan Petaling Jaya.

Sumber daya alam

Malaysia diberkati dengan sumber daya alam semisal sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Di sektor pertanian, Malaysia adalah salah satu pengekspor terbesar karet alam dan minyak sawit, yang bersama-sama dengan damar dan kayu gelondongan, kakao, lada, nenas, dan tembakau mendominasi pertumbuhan sektor itu. Minyak sawit juga merupakan pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia.

Salah satu kebun teh di Malaysia.

Tentang sumber daya hutan, diketahui bahwa usaha penggelondongan dimulai untuk membuat kontribusi berarti bagi ekonomi Malaysia pada abad ke-19. Kini, ditaksir 59% daratan Malaysia masih berupa hutan. Perluasan industri damar yang cepat, khususnya setelah era 1960-an, telah menghasilkan masalah erosi di hutan-hutan negara ini. Tetapi, dengan adanya komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan sistem ekologi, sumber daya hutan dikelola pada landasan yang berkelanjutan, dampak ikutannya adalah menurunnya laju penebangan pohon.

Sebagai tambahan, sejumlah wilayah yang substansial diperlakukan sebagai hutan produksi (silvikultur) dan upaya penghutanan kembali terhadap lahan hutan sudah dilakukan. Pemerintah Malaysia merencanakan pengayaan tanah seluas 312,30 kilometer persegi dengan rotan di bawah kondisi hutan alami dan di sela-sela tanaman karet alami sebagai komoditas panen perantara. Untuk terus memperkaya sumber-sumber hutan, spesies damar yang cepat-tumbuh seperti meranti tembaga, merawan dan sesenduk juga ditanam. Pada saat yang sama, penuaian pohon-pohon berharga tinggi seperti jati dan pohon lainnya untuk dijadikan pulp dan kertas juga dianjurkan. Karet, pernah menjadi arus utama ekonomi Malaysia, kini digantikan oleh minyak sawit sebagai komoditas ekspor utama pertanian Malaysia.

Timah dan minyak bumi adalah dua sumber daya mineral utama yang menjadi penyokong ekonomi utama Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia hingga runtuhnya pasar timah di permulaan tahun 1980-an. Pada abad ke-19 dan ke-20, timah memainkan peran dominan di dalam ekonomi Malaysia. Pada 1972 minyak bumi dan gas alam mengambil alih timah sebagai komoditas utama sektor pemurnian mineral. Sementara itu, kontribusi timah semakin menurun. Penemuan minyak bumi dan gas alam di ladang minyak lepas pantai Sabah, Sarawak, dan Terengganu memiliki sumbangan penting bagi ekonomi Malaysia. Mineral lain menurut tingkat kepentingan dan keberartiannya adalah tembaga, bauksit, besi, dan batu bara bersama-sama dengan mineral industri seperti tanah liat, kaolin, silika, batu gamping, barit, fosfat, dan bebatuan dimensi seperti granit juga blok dan lempengan marmer. Sejumlah emas dengan kadar minimalis juga diproduksi.

Pada 2004, seorang menteri di Departemen Perdana Menteri, Mustapa Mohamed, menyatakan bahwa cadangan minyak bumi Malaysia berada pada kisaran 4.84 miliar barel, sedangkan cadangan gas alam bertambah menjadi 89 triliun kaki kubik (2,500 km³). Pada 1 Januari 2007, Petronas melaporkan bahwa cadangan minyak dan gas di Malaysia berkisar pada ekuivalensi 20.18 miliar barel.

Pemerintah menaksir bahwa pada laju produksi terkini, Malaysia akan mampu menghasilkan minyak sampai 18 tahun dan gas sampai 35 tahun ke muka. Pada 2004, Malaysia menduduki peringkat ke-24 menurut cadangan minyak dunia dan ke-13 menurut cadangan gas. 56% dari cadangan minyak ada di Semenanjung sedangkan 19% di Malaysia Timur. Tiap-tiap negara bagian memelihara hak untuk menguasai sumber-sumber daya alam di dalam wilayahnya. Tetapi, pemerintah persekutuan menguasai minyak dan gas. Negara bagian yang memiliki minyak dan gas diberi royalti.

PENDUDUK

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah 50,4% menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11% keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim, menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separo bagian dari keseluruhan penduduk, bumiputra non-melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian Sarawak (30%-nya adalah Iban), dan mendekati 60% penduduk Sabah (18%-nya adalah Kadazan-Dusun, dan 17%nya adalah Bajaus).[71] Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli.

23,7% penduduk adalah Tionghoa-Malaysia, sedangkan India-Malaysia sebanyak 7,1% penduduk.[71] Sebagian besar komunitas India adalah Tamil (85%), tetapi berbagai kelompok lainnya juga ada, termasuk Malayalam, Punjab, dan Gujarat. Sebagian lagi penduduk Malaysia berdarah campuran Timur Tengah, Thailand, dan Indonesia. Keturunan Eropa dan Eurasia termasuk Britania yang menetap di Malaysia sejak zaman kolonial, dan komunitas Kristang yang kuat di Melaka. Sejumlah kecil orang Khmer dan Vietnam menetap di Malaysia sebagai pengungsi Perang Vietnam.

Sebaran penduduk sangat tidak merata, dengan lebih dari 17 juta penduduk menetap di Malaysia Barat, sedangkan tidak lebih dari 7 juta menetap di Malaysia Timur. Karena tumbuhnya industri padat tenaga kerja, Malaysia memiliki 10% sampai 20% pekerja imigran dengan besarnya ketidakpastian jumlah pekerja ilegal, terutama asal Indonesia. Terdapat sejuta pekerja imigran yang legal dan mungkin orang asing ilegal lainnya. Negara bagian Sabah sendiri memiliki hampir 25% dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja imigran ilegal menurut sensus terakhir. Tetapi, gambaran 25% ini diduga kurang dari setengah gambaran yang diperkirakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.[72]

Sebagai tambahan, menurut World Refugee Survey 2008, yang diterbitkan oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung pengungsi dan pencari suaka mendekati angka 155.700. Dari jumlah ini, hampir 70.500 pengungsi dan pencari suaka berasal dari Filipina, 69.700 dari Myanmar, dan 21.800 dari Indonesia.[73] Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat menamai Malaysia sebagai salah satu dari sepuluh tempat terburuk bagi pengungsi karena adanya praktik diskriminasi negara kepada pengungsi. Petugas Malaysia dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup manusia pada 2007, dan Malaysia menugaskan RELA, milisi sukarelawan, untuk menegakkan undang-undang imigrasi negara itu.

EKONOMI

Pada abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak Britania Raya mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon karet dan kelapa sawit diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama, Malaya menjadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia.[89] Tiga komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya, mengatur tempo ekonomi Malaysia lebih baik sampai abad ke-20.

Sebagai ganti kebergantungan pada Suku Melayu sebagai sumber tenaga kerja, Britania membawa Tionghoa dan orang India untuk bekerja di pertambangan, perkebunan, dan mengisi kekosongan ahli profesional. Kendati banyak dari mereka kembali ke negara asal mereka setelah kontrak dipenuhi, beberapa di antaranya menetap di Malaysia.

Ketika Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan perencanaan ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya Pertama pada 1955. Ketika Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan dinomori, dimulai dengan Rencana Malaysia Pertama pada 1965.

Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini[butuh rujukan]. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan PDB disertai dengan inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an.[90] Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.

Pada periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13 Mei, kerusuhan antar-etnis pada 1969.[51] Tujuan utamanya adalah menghilangkan keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia Kedua. Kejayaan atau kegagalan NEP menjadi bahan perdebatan, kendati secara resmi berakhir pada 1990 dan diganti dengan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP). Baru-baru ini banyak debat muncul sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Sebagian pihak berdalih bahwa NEP jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu kelas menengah-atas. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu secara umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan Suku Melayu di atas suku lain - termasuk pengutamaan penerimaan kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan tabungan yang dibantu.[91] Perlakuan khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian di antara non-Melayu dan Melayu.

Penguasaan Tionghoa terhadap sektor ekonomi negara yang dimiliki pihak lokal telah banyak diserahkan demi menguntungkan Bumiputra/Melayu di banyak industri strategis/penting seperti distribusi turunan minyak bumi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar profesional per kapita masih didominasi orang India-Malaysia.

Ledakan ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya tenaga kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di antaranya ilegal. PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank segera menguntungkan pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan projek-projek infrastruktur besar. Ini berakhir ketika krisis finansial Asia 1997 melanda pada musim gugur 1997, menghantarkan kejutan besar bagi ekonomi Malaysia.

Seperti negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif mata uang Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang berbahaya, karena modal menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR 2,50 per USD ke, MYR 4,80 per USD. Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal dari hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam hitungan pekan. Setelah penangkapan kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah Dewan Aksi Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara Malaysia menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia pada 3,80 terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket bantuan ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan yang mengejutkan analis asing.

Pada Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah pemulihan Malaysia, ditulis oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Makalah itu menyimpulkan bahwa kontrol yang ditentukan pemerintah Malaysia tidaklah memperparah tidak pula membantu pemulihan. Faktor terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen elektronik, yang disebabkan oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer dan perangkat digital lain yang lebih tua.

Tetapi, pasca-memudarnya Y2K pada 2001 tidak memengaruhi Malaysia seperti banyak negara lain. Ini menjadi bukti yang lebih jelas bahwa ada sebab-sebab dan dampak-dampak lain yang mungkin lebih bersesuaian untuk pemulihan. Satu kemungkinan adalah bahwa para spekulan mata uang mengalami kebangkrutan keuangan setelah jatuh di dalam aksi serang mereka terhadap dolar Hong Kong pada Agustus 1998 dan setelah rubel Rusia tumbang. (Lihat George Soros)

Tanpa memperhatikan sebab dan akibat klaim, peremajaan ekonomi juga bergulir dengan defisit anggaran dan belanja pemerintah besar-besaran pada tahun-tahun setelah krisis. Kemudian, Malaysia menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan jiran-jirannya. Bagaimanapun, di banyak cara negara ini belum mengalami kepulihan pada tingkatan pra-krisis.

Sementara langkah pembangunan kini tidak secepat dulu, tetapi terasa lebih stabil. Kendati kontrol dan penjagaan ekonomi bukan menjadi alasan utama pemulihan, tidak ada keraguan bahwa sektor perbankan menjadi lebih kenyal terhadap serangan luar negara. Akun saat ini berada di surplus struktural, memberikan bantalan bagi pengambangan modal. Harga-harga aset kini, fraksi dari ketinggian pra-krisis mereka.

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.

Nilai tukar yang dipatok dibuka kembali pada Juli 2005 untuk nilai tukar mengambang yang terawasi setelah satu jam pemberlakuan yang sama oleh Cina.[92] Pada pekan yang sama, ringgit menguat satu persen dibandingkan mata uang utama lainnya dan diharapkan akan mengalami apresiasi lebih jauh. Tetapi pada Desember 2005, harapan apresiasi lebih jauh menjadi bisu karena aliran modal melampaui USD 10 miliar.[93]

Pada September 2005, Howard J. Davies, direktur London School of Economics, di dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, memperingatkan para pejabat Malaysia bahwa jika mereka ingin pasar modal fleksibel kembali, mereka harus mencabut larangan penjualan singkat. Pada Maret 2006, Malaysia mencabut larangan penjualan singkat.[94] Kini, Malaysia dipandang sebagai negara industri baru.