Budaya Prinsip Demokrasi

Pada hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat. Isi pokok-pokok demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
2. Demokrasi harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas.
3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan berdasarkan atas kelembagaan.
4. Demokrasi harus bersendikan pada hukum seperti dalam UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

Demokrasi Pancasila juga mengajarkan prinsip-prinsip, antara lain sebagai berikut:

a.       Persamaan

2. Keseimbangan hak dan kewajiban
3. Kebebasan yang bertanggung jawab
4. Musyawarah untuk mufakat.
5. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami perkembangan demokrasi, antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintahan berdasarkan konstitusi

b. Pemilu yang demokratis

c. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan)

d. Pembuatan UU

e. Sistem peradilan yang independen

f. Kekuasaan lembaga kepresidenan

g. Media yang bebas

h. Kelompok-kelompok kepentingan

i. Hak masyarakat untuk tahu

j. Melindungi hak-hak minoritas

k. Kontrol sipil atas militer