Ismail Marzuki adalah
salah seorang musikus dan pengubah lagu yang sedikit banyak dipengaruhi oleh
perkembangan zaman. Proses kreatif Ismail Marzuki boleh dikatakan
berhubungan erat dengan perkembangan sosial politik di Indonesia pada masa
akhir kolonialisme Belanda dan sepanjang masa pendudukan Jepang. Perkembangan
di Indonesia sejak tahun 1930-an ditendai oleh berbagai gelombang pasang-surut
yang amat menentukan hubungan sosial-politik yang terjalin diantara pemerintah
kolonial Belanda dan rakyat jajahan, khususnya “kaum pergerakan.” Sebagaimana
diketahui, beberapa pemimpin Perserikatan Partai Nasional Indonesia (PNI)
kembali melanjutkan garis perjuangan lama setelah dibebaskan dari penjara.
Di sisi lain,
pemerintah kolonial Belanda memakai berbagai cara untuk meredam aktivitas
politik sekaligus menghambat gagasan-gagasan kaum pergerakan,, baik kooperatif
maupun non kooperatif. Selain menangkap, menahan, memenjarakan, atau membuang
sebagian dari mereka keluar Jawa, pemerintah juga mengeluarkan berbagai
peraturan. Surat kabar atau media yang dianggap melanggar undang-undang pers
kolonial dapat segera dibredel. Redakturnya ditangkap, ditahan, atau dimasukan
kedalam penjarah. Para guru sekolah dilarang menjadi anggota atau menghadiri
rapat organisasi pergerakan. Pemerintah kolonial berjanji akan ikut campur
tangan aparat keamanan (PID = Politieke Inlichtingen Dienst) apabila kaum
pergerakan mau bersikap lebih kooperatif.
Untuk mencegah
partai-partai politik bebas berkeliaran menarik simpati masyarakat luas,
pemerintah kolonial memberlakukan vergader verbod (larangan berkumpul dan
menyelenggarakan rapat). Rakyat dilarang keras mendendangkan lagi-lagu mars
milik beberapa organisasi sosial-politik. Indonesia Raya yang senantiasa
dinyanyikan dalam acara pembukaan dan penutupan rapat-rapat partai politik,
serta lagu-lagu mars Partai Indonesia Raya, Persatuan Bangsa Indonesia, dan
Gedung Nasional Indonesia (ciptaan Wongso Atmodjo), boleh diperdengarkan secara
instrumental, tetapi tidak boleh dinyanyikan. Semua itu atas nama menjaga rust
en orde (kemanan dan ketertiban) yang intinya adalah agar roda mesin kekuasaan
dapat dijalankan oleh pemerintah kolonial dengan lebih lancar.
Penguasa silih berganti
mengatur Indonesia. Sebagian berpaham liberal (lunak), sebagian lagi konserfatif
(keras). Keras ataupun lunak, penjajah tetap penjajah. Dalam kondisi represif
sekalipun toko partai harus tetap menjalin hubungan dengan rakyat. Rakyatpun
akan menaruh simpati jika partai politik memuat program-program yang merakyat.
Itulah yang membentuk persepsi rakyat tentang citra perhimpunan politik yang
sesungguhnya, itu pula yang megubah pandangan kaum pergerakan tentang arti
penjarah, suatu persepsi yang sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa kejadian
penangkapan dan pembuangan ke Boven Digul menyusul kegagalan pemberontakan kaum
komunis 1926-1927.
Situasi plotik di
Indonesia berkembang tidak menentu sejak 1934. Represi, baik terhadap pengurus
maupun partai politik, membuat kaum pergerakan dikubu non koopratif seolah-olah
berjalan ditempat. Aktifitas kaum pergerakan didalam partai Sarekat Islam,
misalnya. Organsiasi masa yang berganti nama menjadi partai Sarikat Islam
Indonesia (PSII) itu mengalami kemunduran cukup berarti sejak pertengahan tahun
1920-an. Sebagian kaum pergerakan memang mulai menggunakan pranata Volksraad
sebagai wahana menuju Indonesia merdeka.
Pembentukan Volksraad
diresmikan oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum pada 19 Mei 1918.
Ketika dibentuk tali pertama, Volksraad beranggotakan 39 orang (termasuk ketua)
: 15 bumiputera dan 23 mewakili golongan Eropa dan Timur Asing. Pada 1927 dan
1930, anggotanya ditambah menjadi 55 orang dan 60 orang. Namun, mereka yang
mewakili kepentingan pribumi mayoritas rakyat di Indonesia hanya 25 orang dan
30 orang. Sebagian kaum pergerakan, baik didalam maupun diluar Volksraad,
menganggap lembaga ini tidak lebih sebagai meminjam istilah Agus Salim –“komedi
omong.” Parlemen tiruan (schijn parlement) itu dinilai mereka tidak bisa
menjalankan fungsi sebagai mana mestinya. Pemerintah kolonial belanda memang
selalu mengabaikan keputusan-keputusan lembaga tersebut. Pendek kata, Volksraad
merupakan basa basi politik perpanjangan tangan pemerintah kolonial, dan
pengelabuan terhadap semua aspek kehidupan rakyat Indonesia.
Menurut sejumlah
sumber, untuk kali pertama Ismail Marzuki mencipta lagu berjudul Oh Sarinah.
Lagu dengan syair Bahasa Belanda itu dibuat saat dia berusia 17 tahun (1931).
Sarinah adalah perlambang bangsa yang tertindas atau, menurut tafsir Firdaus
Burhan, “Istilah Nasional yang melambangkan santero rakyat Indonesia yang
tertindas.” Uniknya, radio NIROM justru yang tali pertama menyiarkan dan
mempopulerkan lagu Oh Sarinah. Namun demikian, ada semacam ruang kosong
diantara periode 1931 sampai 1935 dalam proses kreatif Ismail Marzuki di bidang
cipta mencipta lagu.
Dua tahun sesudah
mencipta Oh Sarinah, dia mengubah lagu Periangan ciptaan A Rivai. Perkembangan
sosial politik yang berlangsung di Indonesia pada periode tersebut ikut
mempengaruhi proses kreatif Ismail Marzuki. Pada periode 1935-1937 Ismail
Marzuki mulai mencipta beberapa lagu, diantaranya Kroncong Serenata (1935), Oh
Jauh Dimata, Roselani (1936), Stambul Sejati (1937) dan Kasim Baga (1937).
Stambul Sejati bermodus minor dengan melodi melayu Sumatra Utara yang kental dengan
keroncong stambul, sementara Kasim Baba mengambil latar cerita “Hikayat 1001
Malam.”[38]
Saat-saat akhir
kolonialisme Belanda di Hindia-Belanda, Ismail Marzuki mencipta sejumlah lagu
yang sebagian besar berkisar keresahan jiwa muda, berkisah tentang kehidupan
manusia, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilihat pada judul dan syair
lagu-lagu Malam Kemilau (1940; instrumental), Siapakah Namanja (1940),
Sederhana (1940), Krontjong Sukapuri (1940), Bintangku (19 40), dan Arjuna
Rumba (1940). Ismail Marzuki yang bekerja di Radio NIROM sejak 1938 sampai 1940
kemudian pindah ke PPRK pada bulan November 1940. Dia memimpin orkes studio
radio ini sampai dengan kedatangan balatentara Jepang.
Kenyataan diatas kian
mempertegas keberadaan Ismail Marzuki selain pemusik Pejuang. Posisinya jelas:
berperan aktif dalam setiap keadaan. Bersama beberapa kawan, Ismail Marzuki
konsisten memegang nilai-nilai “merdeka” yang diperjuangkan selama itu. PPRK
dan VORO adalah hasil dari kesinambungan sikap perjuangan semacam itu. Mereka memposisikan
diri secara tepat dan mengambil setiap kesempatan, baik sebagai pengubah (lagu
kepahlawanan dan cinta Tanah Air) maupun penyair (melalui VORO dan PPRK)
pesan-pesan keindonesiaan.
Oleh karena itu sudah
sepatutnya kita memandang Ismail Marzuki sebagai salah satu orang Indonesia
yang turut aktif berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negerinya. Karena
dikaruniai bakat luar biasa dibidang musik, maka nilai-nilai kebebasan yang
merupakan bagian dari jati dirinya selaku manusia Indonesia tentunya diperjuangkan
lewat musik. Seandainya Ismail Marzuki mengungkapkan atau membeberkan
program-program politik penjajahan dan penindasan melalui lagu-lagunya, sebutan
yang akan disandangnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan tentu akan menjadi
lain.
No comments:
Post a Comment