Meterai dan Sahnya Perjanjian
Penggunaan Meterai tempel bernilai Rp 6.000
maupun Rp 3.000 adalah penggunaan yang sudah sering dilakukan setiap orang
dewasa ini, atau dengan kata lain sudah bukan merupakan penggunaan yang asing
lagi dalam masyarakat.
Kehadiran Meterai tempel Rp 6.000 maupun Rp
3.000 disetiap transaksi yang melibatkan sejumlah uang tertentu, selalu kita
rasakan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan meterai yang
paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan meterai yang dilakukan oleh
masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan pembuatan
perjanjian-perjanjian, baik itu perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian
kerja, surat kuasa dan lain sebagainya.
Bahkan saat ini banyak masyarakat yang
berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai maka perjanjian yang telah
dibuat akan menjadi tidak sah, dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak
sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena
kelupaan dalam pemberian atau menempelkan meterai dalam perjanjian yang dibuat.
Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana
yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan
perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterai-nya.
Hal inilah yang kemudian membuat penulis
tertarik untuk mengangkat tulisan dengan judul “Apa dan bagaimana Meterai
digunakan?”. Namun sebelum penulis lebih jauh menguraikan tentang judul tulisan
kali ini, sekiranya penting untuk coba meluruskan tentang persepsi masyarakat
yang menyatakan bahwa tanpa meterai maka suatu perjanjian akan dinyatakan tidak
sah.
Perlu diketahui dan dipahami
oleh masyarakat bahwa ada atau tidaknya sebuah meterai dalam sebuah perjanjian
bukanlah suatu syarat yang menjadi parameter untuk mengatakan suatu perjanjian
itu menjadi sah atau tidak sah. Karena syarat sahnya suatu perjanjian telah
diatur dengan jelas pada pasal 1320 KUHPerdata, dimana dalam pasal ini
dinyatakan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 unsur,
yaitu;
1) Adanya kesepakatan
antara mereka yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian,
2) Adanya kecakapan hukum
antara mereka yang membuat suatu perjanjian,
3) Adanya suatu hal
tertentu (objek tertentu), dan
4) Adanya suatu sebab
yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang)
Apa itu Meterai ?
Meterai atau yang biasa diucapkan olah banyak
orang sebagai “Materai” , sebenarnya yang dimaksud adalah benda
meterai, dimana benda meterai tersebut terdiri dari meterai yang ditempelkan
dan meterai yang berupa kertas atau yang biasa disebut orang sebagai kertas
segel.
Adapun penetapan terhadap benda meterai ini
oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, adalah sebagai cara pelunasan
terhadap pengenaan pajak atas dokumen. Yang mana penetapannya dimaksudkan
sebagai salah satu cara perwujudan peran serta masyarakat dalam Pembangunan
Nasional.
Selanjutnya penyebutan terhadap pengenaan
pajak atas dokumen ini dikenal sebagai BEA METERAI, sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang untuk
pelaksanaannya juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1995 dan
sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang
dikenakan Bea Meterai.
Dalam Peraturan Perundang-undangan Bea
Meterai diatas telah dijelaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen, yang
mana dalam pengenaannya menggunakan prinsip satu dokumen hanya terutang satu
Bea Meterai, sementara rangkap/ tindasan (yang ikut ditandatangani)
juga terutang Bea Meterai dengan tarif yang sama dengan aslinya.
Sebagaimana disebut diatas bahwa Bea Meterai
dikenakan terhadap suatu dokumen, dimana pengertian dari dokumen itu sendiri
adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang
perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
Dokumen-dokumen yang dimaksud atau yang dikenakan Bea Meterai adalah sebagai
berikut:
a.
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk
digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan
yang bersifat perdata;
b.
akta-akta notaris termasuk salinannya;
c.
akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk
rangkap-rangkapnya;
d.
surat yang memuat jumlah uang, yaitu;
1) yang menyebutkan penerimaan uang
2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang
dalam rekening di bank;
3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya
atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep,
f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun,
g. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di
muka Pengadilan, yaitu :
1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai
berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh
orang lain, selain dari maksud semula.
Adapun pengenaan Bea Meterai terhadap
dokumen- dokumen tersebut diatas, baru akan terutang pada saat;
- Dokumen itu diserahkan, jika dokumen dibuat oleh satu pihak,
- Dokumen selesai dibuat, jika dibuat lebih dari satu pihak,
- Saat digunakan di Indoesia, jika dibuat diluar negeri.
Selain dokumen yang dapat dikenakan Bea
Meterai, juga telah diatur dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, yaitu
antara lain;
1. Dokumen berupa;
a) surat penyimpanan barang;
b) konosemen;
c) surat angkutan penumpang dan barang;
d) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c.
e) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
f) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan
pengiriman;
g) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan
dengan surat-surat sebagaimana dimaksud diatas.
2. Segala bentuk ijazah. Yang termasuk dalam pengertian
ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar, tanda lulus, surat keterangan telah
mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus dan penataran.
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang
tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja
serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara,
Kas Pemerintah Daerah dan bank;
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah
dan bank;
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan
intern organisasi;
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang
tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan dan lainnya yang
bergerak di bidang tersebut;
8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian;
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Bagaimana Meterai digunakan?
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya
bahwa meterai atau benda meterai terdiri dari meterai yang ditempelkan dan yang
berupa kertas. Meterai yang ditempelkan adalah meterai yang penggunaannya
direkatkan ditempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda
tangan harus disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan
dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas
kertas dan sebagian lagi di atas Meterai tempel. Jika digunakan lebih dari satu
Meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua Meterai
tempel dan sebagian di atas kertas. Dan yang perlu pula diingat dalam
penggunaan meterai tempel ini adalah perekatan meterai tempel dilakukan
seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea
Meterai.
Sementara kertas Meterai, penggunaannya
dilakukan dengan cara penulisan isi dokumen diatas kertas meterai secara
langsung, jika isi dokumen yang ditulis diatas kertas meterai tersebut ternyata
terlalu panjang, maka isi dokumen yang masih tertinggal dapat digunakan diatas
kertas yang tidak bermeterai.
Perlu juga diketahui bahwa dalam penggunaan
meterai tempel maupun kertas meterai pada dokumen yang dikenakan bea meterai
tidak boleh dilakukan pada meterai tempel dan kertas meterai yang sudah
digunakan.
Apabila penggunaan meterai digunakan tidak
sesuai dengan sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan diatas maka
konsekuensinya terhadap dokumen yang diberikan meterai tersebut baik tempel
maupun kertas meterai akan dianggap tidak bermeterai, hal ini sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 13 tahun 1985.
Selain dengan cara tempel dan kertas meterai,
penggunaan meterai juga dapat dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian, yaitu
suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atau
permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
Pemeteraian kemudian dilakukan atas;
- Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan
digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan.
- Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana
mestinya.
- Dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di
Indonesia.
Kemudian lebih lanjut lagi dalam UU No 13
Tahun 1985, selain dengan benda meterai, pelunasan bea meterai juga dapat
dilakukan dengan cara lain. Cara lain yang dimaksud adalah cara dengan tidak
menggunakan benda meterai yang mana cara yang tersebut ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, contohnya seperti mesin teraan meterai atau alat lain dengan
ijin menteri keuangan.
Tarif Meterai dan
cara pengenaannya
Pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
yang dikenakan Bea Meterai, mengatur tentang tarif dari Bea Meterai dan
bagaimana cara penerapannya. Dimana Tarif Bea Meterai itu sendiri dibagi atas 2
tarif, yaitu; Meterai Rp 6.000 dan Meterai Rp 3.000.
Meterai 6.000 dikenakan atas dokumen-dokumen
sebagai berikut;
a.
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat
hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai
alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat
perdata;
b.
akta-akta notaris termasuk salinannya;
c.
akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk
rangkap-rangkapnya;
d.
surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah);
1) yang menyebutkan penerimaan uang
2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang
dalam rekening di bank;
3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya
atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harga
nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang
harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
g. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di
muka Pengadilan, yaitu :
1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai
berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh
orang lain, selain dari maksud semula.
Sementara untuk meterai dengan tarif Rp
3.000,- dikenakan atas dokumen-dokumen sebagai berikut;
a.
surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu
juta rupiah);
1) yang menyebutkan penerimaan uang
2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang
dalam rekening di bank;
3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya
atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
b. surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang harga
nominalnya lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi
tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
c. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang
harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
d.
Cek dan bilyet giro dengan harga nominal berapapun.
Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet giro)
mempunyai nominal tidak lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah), maka atas dokumen tersebut tidak terutang Bea Meterai.
Penutup
Demikianlah sekilas tentang Apa dan bagaimana
Meterai digunakan, dan pada bagian akhir dari tulisan ini, kembali penulis
ingin sampaikan bahwa sah tidaknya suatu perjanjian bukanlah karena ada atau
tidaknya meterai dalam suatu dokumen perjanjian. Namun Meterai digunakan
sebagai Bea Meterai atau pajak atas suatu dokumen dimana keberadaannya adalah
sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Nasional.
Dan juga yang sekiranya sangat perlu
diperhatikan adalah bagaimana penggunaan dari meterai itu sendiri, karena jika
penggunaannya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuannya maka konsekuensinya
akan timbul pada status pajak dari suatu dokumen, yaitu suatu dokumen dianggap
tidak bermeterai atau dengan kata lain Bea Meterainya belum lunas.
Jika Bea Meterai suatu dokumen dinyatakan
tidak bermeterai/ belum lunas atau kurang dibayar, maka konsekuensi selanjutnya
yang akan timbul adalah suatu dokumen tersebut tidak dapat diterima,
dipertimbangkan atau disimpan oleh pejabat pemerintah, hakim, panitera, notaris
dan pejabat umum lainnya. Dan dokumen tersebut juga oleh pejabat-pejabt
dimaksud tidak dapat melekatkan dokumen tersebut pada dokumen lain yang
berkaitan, atau dibuatkan salinan, tembusan, rangkapan maupun petikan serta
tidak dapat juga diberikan keterangan atau catatan terhadap dokumen tersebut.
Untuk itu, walaupun bukan sebagai syarat
sahnya perjanjian, meterai juga tidak dapat disepelekan. Sehingga tidak ada
salahnya kalau kita ijuga kut berperan serta atau mengambil bagian dalam
Pembangunan Nasional Indonesia tercinta ini. Dan kalaupun meterai terlupakan
dalam pembuatan suatu dokumen atau ternyata kurang dibayarkan, kita tidak perlu
melakukan pengulangan terhadap pembuatan suatu dokumen tersebut, namun kita
dapat melakukan pemeteraian kemudian dengan tidak lupa membayar dendanya
sebesar 200% dari tarif meterai yang seharusnya dikenakan.
No comments:
Post a Comment