PERTANYAAN BUDAYA MASYARAKAT DEMOKRASI

PERTANYAAN

1. Jelaskan pengertian Demokrasi menurut The Advanced Learner’s dictionary of Current English (Hornby, dkk.:261) ?
2. Apa perbedaan antara Demokrasi langsung dan tak langsung ? Jelaskan !
3. Mengapa landasan pokok atau gugusan dasar pada pemerintah demokrasi perlu dikembangkan ? Jelaskan !
4. Sebutkan 11 pilar atau soko guru demokrasi menurut USIS !
5. Tuliskan nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo !
6. Apa yang dimaksud dengan oligarki, anarki, mobokrasi dan diktator ?
7. Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer sering terjadi pergantian ?
8. Bagaimana cara menegakkan demokrasi di zaman reformasi sekarang ini ?
9. Apakah ciri dan aspek demokrasi Pancasila !
10. Sebutkan jenis Pendidikan Demokrasi serta apa visi dan misi Pendidikan Demokrasi ?

JAWABAN

1. Demokrasi adalah konsep kehidupan negara atau masyarakat tempat warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih. Lalu, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat serta menegakkan rule of law. Selain itu, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama.
2. Demokrasi langsung adalah dimana masyarakatnya ikut berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan. Contoh Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan warga masyarakat desa dengan memilih langsung calon yang akan menjadi Kepala Desa mereka. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi dan pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung suara milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa.

Demokrasi tidak langsung adalah setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

3. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan antara yang satu dan yang lain. Di samping adanya pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat dan martabat manusia.
4. – Kedaulatan rakyat

- Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

- Kekuasaan mayoritas

- hak-hak minoritas

- jaminan Hak Asasi Manusia

- Pemilihan yang bebas dan jujur

- persamaan di depan hukum

- proses hukum yang wajar

- pembatasan pemerintahan secara konstitusional

- pluralisme sosial, ekonomi dan politik

- nilai-nilai toleransi, pragmatisme

- kerja sama dan mufakat

5. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
5. Menjamin tegaknya keadilan.
6. Oligarki  adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang untuk kepentingan orang banyak.

Anarki  adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri.

Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasi oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat.

Diktator adalah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak (otoriter).

7. Karena dalam negara demokrasi dengan sistem kabinet parlementer, kedudukan kabinet berada di bawah DPR (Parlemen) dan keberadaannya sangat bergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan kabinet tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang tercermin di DPR (parlemen) maka DPR dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.
8. Dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi pada era reformasi saat ini harus tetap berada dalam kerangka konsep negara demokrasi sesungguhnya. Demokrasi yang dijalankan harus berlandaskan pada konstitusi yang ditetapkan oleh para wakil rakyat di MPR. Selain itu perlu penegakan supremasi hukum yang sebenar-benarnya dan tidak pandang bulu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, tidak memandang apakah sebagai pejabat negara maupun masyarakat biasa.
9. Ciri demokrasi Pancasila antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; menghargai hak-hak asasi manusia dan menjamin adanya hak-hak minoritas; pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat; serta bersendi atas hukum.

Aspek-aspek demokrasi Pancasila :

-          Aspek formal yakni aspek yang mempersolkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan

-          Aspek materiil, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia, mengakui harkat dan martabat manusia, serta menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut

-          Aspek Normatif (kaidah), yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimng dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan.

-          Aspek Optatif, yakni aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai.

-          Aspek Organisasi, yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila

-          Aspek Kejiwaan, yakni aspek kejiwaan demokrasi Pancasila ialah semangat para penyelenggara dan para pemimpin pemerintahaan.

10. Jenis Pendidikan Demokrasi :

a.       Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi yang biasanya dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi

b.      Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi

c.       Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap di luar lingkungan masyarakat.

Visi Pendidikan Demokrasi adalah sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita nilai, konsep, prinsip serta keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

Misi Pendidikan Demokrasi adalah

-          menfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan.

-          Menfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita.

-          Menfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi, serta cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.