Soal TKA PKN

1. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan … A. Konstitutif B. Legislatif C. Federatif D. Yudikatif E. Eksaminatif 2. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah … A. Menteri Keuangan RI B. Dewan Perwakilan Daerah C. Dewan Perwakilan Rakyat D. Gubernur Bank Indonesia E. Badan Pemeriksa Keuangan 3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga ..... A. MPR, DPR, DPRD dan DPD B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung 4. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut ! 1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri 2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia 3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya 4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya. 5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor .... A. 1) dan 2) B. 1) dan 3) C. 2) dan 3) D. 3) dan 4) E. 3) dan 5 5. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas… A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, D.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. E.Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 6. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman… A. Kementerian Pariwisata B. Kementerian Perhubungan C. Kementerian Pemuda dan Olahraga. D. Kementerian Kelautan dan Perikanan E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsal. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan … A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik C. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. D. perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat E. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih 8. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi strategi pertahanan Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer bagi integrasi nasional. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta tersebut bercirikan .... A. keadilan, kesejahteraan, dan kehikmatan B. kebersamaan, kekompakan, dan primordial C. kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan v D. kerakyatan, kemusyawaratan, dan kemufakatan E. kekeluargaan, kegotongroyongan, dan individualistis 9. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Selain dampak positif, juga menimbulkan masalah yang baru,diantaranya terdapat karakter yang berbeda-beda antar suku bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional yaitu …. A. tidak membedakan keberagaman suku dan budaya daerah B. Menjalankan ibadah secara bersama-sama denganumat agama lain. C. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat yang sesuku dan seagama D. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi E. bergotong royong untuk meningkatkan kekompakan masyarakat yang sesuku 10.Masyarakat memiliki peran penting dalam rangka menjaga serta mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Salah satu peran tersebut isalnya…. A. memiliki sikap disiplin yang tinggi B. berwawasan luas dalam setiap menyelesaikan permasalahan hidup C. rajin dan tekun belajar untuk mendapatkan masa depan yang cerah D. tidak membedakan keberagaman pada suku, budaya daerah ( SARA ) E. memiliki sikap hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern untuk menopang kehidupan 11.Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati Berdasarkan ilustrasi diatas, salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut adalah untuk…. A. memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional B. memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di Masyarakat C. memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat D. memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan E. menghilangkan perbedaan antarsuku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara 12.Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.rakyat semesta (hankamrata). Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelaksanaan sistem hankamrata di Indonesia, didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal …. A. 27 ayat 2 B. 30 ayat 2 C. 31 ayat 1 D. 33 ayat 1 E. 33 ayat 2 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 2, menyebutkan bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali … A. pendidikan Kewarganegaraan B. pelatihan dasar kemiliteran C. pengabdian sesuai dengan profesi D. Sistem pertahananan dan keamanan rakyat semesta v E. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib 14. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi.... A. hukum formil dan hukum materil B. hukum tertulis dan tidak terulis C. hukum publik dan privat D. hukum nasional dan internasional E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi 15. Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum.... A. tertulis B. tidak tertulis C. nasional D. publik E. internasional 16. Lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan atau perselisihan antar lembaga negara ialah.... A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Komisi Yudisial D. Komisi Pemberantasan Korupsi E. Badan Pemeriksa Keuangan 17. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal… A. 24 ayat (1) B. 24 ayat (2) C. 24 ayat (3) D. 24 A E. 24 B 18. Pada hakikatnya, arti persatuan dan kesatuan merupakan bersatunya berbagai bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu….... A. Kebulatan yang utuh B. Keharmonisan yang sederajat C. Persamaan harkat dan martabat D. Kesetaraan golongan E. Komponen utama 19. Persatuan dan kesatuan mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.Persatuan dan keberagaman harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut, kecuali.. A. Pembangunan lebih lancar B. Pergaulan antar sesame lebih akrab C. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang D. Perbedaan tidak menjadi sumber masalah E. Persatuan dan kesatuan demi kebersamaan kelompok tertentu 20. Salah satu prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersikap setia kepada bangsa dan negara, yang dikena dengan sikap… A. Patriotisme B. Nasionalisme C. Chauvinisme D. Fanatisme E. Sekularisme 21. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama, yaitu … A. Masyarakat B. TNI dan Polri C. Tentara Nasional Indonesia D. Kepolisian Republik Indonesia E. Pertahanan Sipil 22. Landasan hukum penerapan Upaya bela negara yangg dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, yaitu … A. UU Nomor 3 Tahun 2001 B. UU Nomor 2 Tahun 2002 C. UU Nomor 3 Tahun 2002 D. UU Nomor 2 Tahun 2003 E. UU Nomor 3 Tahun 2003 23. Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah.. A. Memperoleh pendidikan B. Menjadi anggota legislatif C. Mendapat kesejahteraan sosial D. Mempelajari berbagai kebudayaan E. Mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum 24. Bacalah wacana di bawah ini! Pak Bobon mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Dia mendaftarkan diri pada panitia pemilihan kepala desa. Panitia merasa ragu dengan niat Pak Bobon untuk menjadi calon kepala desa. Panitia memandang Pak Bobon tidak akan sanggup mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa. Pak Bobon dianggap tidak cukup memiliki pendukung untuk menjadi calon kepala desa. Terlebih lagi, Pak Bobon bukan termasuk orang terpandang di desanya. Panitia berupaya mempersulit syarat-syarat pencalonan bagi Pak Bobon, dengan meminta berkas-berkas yang bukan menjadi syarat pencalonan kepala desa. Pak Bobon menyerah dan ter paksa membatalkan niatnya. Berdasarkan wacana di atas terdapat pelanggaran hak warga negara yang dialami Pak Bobon. Pelanggaran hak warga negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam.. A. Pasal 27 ayat (1) B. Pasal 27 ayat (2) C. Pasal 28e ayat (1) D. Pasal 31 ayat (1) E. Pasal 31 ayat (2) 25. Berikut merupakan kewajiban seseorang terhadap negara Indonesia yang berdampak pada keteraturan sosial adalah.. A. Menghormati para guru B. Membayar retribusi parkir C. Mentaati hukum yang berlaku D. Menerima semua kebijakan pemerintah E. Bekerja sungguh-sungguh sesuai profesi 26. Bacalah wacana berikut! Menjamurnya pedagang kaki lima di sepanjang trotoar jalan menyebabkan terganggunya pejalan kaki. Padahal, peraturan daerah mengatur mengenai larangan berjualan di trotoar jalan. Pemerintah telah berusaha membangun lokasi berjualan bagi mereka. Akan tetapi, mereka menolak direlokasi atas dasar tempat yang disediakan tidak strategis untuk berjualan. Kasus tersebut menunjukkan.. A. Rendahnya kesadaran warga terhadap hukum B. Rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah C. Rakyat lebih berkuasa daripada pemerintah dan hukum D. Pelaksanaan hak warga negara untuk kesejahteraan hidupnya E. Pemerintah tidak mempunyai kekuasaan atas rakyatnya 27. Bacalah cerita berikut ini! Pasar Baru identik dengan sebutan “Pasar Tumpah”. Hal tersebut karena para pedagang sering berjualan di pinggir-pinggir jalan. Kondisi ini mengakibatkan lalu lintas disepanjang pasar menjadi terganggu. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berupaya merelokasi para pedagang yang berjualan di bahu jalan ke blog G. Para pedagang tetap menolak relokasi tempat jualan. Mereka menganggap berjualan di blog G menyulitkan para pembeli sehingga pembeli jarang berbelanja di blog G. Dari wacana ditemukan unsur.. A. Pemenuhan hak pemerintah dan pengingkaran hak pedagang B. Pemenuhan hak pengguna jalan dan pemenuhan hak pedagang C. Pengingkaran kewajiban pemerintah dan pemenuhan hak pedagang D. Pengingkaran kewajiban pemerintah dan pengingkaran kewajiban pedangang E. Pelanggaran hak pengguna jalan dan peng- ingkaran kewajiban para pedagang 28. Bacalah wacana di bawah ini! Fikri mengendarai motor ke sekolah dengan membawa surat kendaraan dan SIM. Dia tahu bahwa pihak sekolah melarang peserta didik membawa motor. Akan tetapi, Fikri tetap mengendarai motor. Pada saat di jalan, Fikri melihat Andi berjalan. Fikri tidak mengajak Andi naik motor. Di persimpangan jalan, terlihat lampu rambu lalu lintas menyala merah, tetapi Fikri tetap menjalankan kendaraannya. Fikri telah melakukan pengingkaran kewajiban berupa.. A. Melanggar rambu lalu lintas B. Tidak mengajak andi naik motor C. Membawa motor dengan ugal-ugalan D. Tidak membawa surat izin mengemudi E. Tidak membawa surat tanda nomor kendaraan 29. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang berakibat tidak terpenuhinya hak orang lain adalah.. A. Tono tidak mengerjakan PR B. Soni tidak belajar dengan serius C. Lala tidak membereskan tempat tidurnya D. Santi tidak memberi uang kepada pengemis E. Anton memutar musik dengan keras pada malam hari 30. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu cara preventif dan represif. Berikut ini yang merupakan contoh represif untuk mengatasi pengingkaran tersebut adalah .... A. pendidikan B. tulisan C. spanduk D. iklan layanan E. denda 31. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah .... A. TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara B. PORLI C. Kejaksaan D. KPK E. MK 32. Dibawah ini yang merupakan contoh tindakan Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan adalah .... A. Tidak menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain B. Memakai gelar tanda kehormatan, gelar atau pangkat atau derajat dari asing tanpa izin presiden C. Memberi atau menerima dari seorang terpidana suatu barang D. Menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan E. Mabuk dijalan umum 33. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal .... A. 28C ayat (1) B. 31 ayat (1) C. 31 ayat (5) D. 33 E. 32 ayat (1) 34. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia yang akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Hal ini menjadi bukti dampak IPTEK dalam bidang.. A. Politik B. Ekonomi C. Sosial budaya D. Pendidikan E. Pertahanan keamanan 35. Segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan baru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan pengetahuan dibidang teknologi itu sendiri merupakan definisi.. a. Pengetahuan b. Teknologi c. Informatika d. System informasi e. Ilmu pengetahuan dan teknologi 36. Sikap selektif dalam dalam penggunaan teknologi berdasarkan sila pertama dari Pancasila mengajak kita untuk .... A. memperkokoh kebhinekaan Indonesia B. memperhatikan keanekaragaman budaya-budaya, agama-agama di Indonesia C. membantu aparatur dalam penggunaan iptek D. semakin mendekatkan kepada Tuhan YME E. menciptakan kemerataan kesejahteraan di Indonesia 37. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri bentuk negara kesatuan adalah .... A. Kepala Negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggungjawab yang besar kepada rakyat. B. Setiap Negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan Negara tetap dipegang oleh kepala Negara. C. Setiap Negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat. D. Pemerintah pusat juga memiliki kedaulatan bagi Negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar, sedangkan pada urusan dalam Negara bagian pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan. E. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja. 38. Salah satu keuntungan negara kesatuan adalah .... A. Semua diatur dari pusat B. Daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat C. Keputusan penting dibuat oleh pemerintahan D. Organisasi negara lebih terjamin keteraturannya E. Seluruh wilayah negara mempunyai peraturan yang seragam 39. Perhatikan hal-hal berikut: 1) sejarah penderitaan 2) tekad untuk hidup bersama 3) perjuangan kemerdekaan 4) perjuangan satu daerah 5) kekuatan pejuang di Jawa Hal yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam sejarah yang dialami bersama ditunjukkan nomor .... A. 1), 2) dan 3) B. 1), 3) dan 4) C. 2), 3) dan 4) D. 2), 4) dan 5) E. 3), 4) dan 5) 40. Pada masa Demokrasi Terpimpin, telah terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu penyimpangan itu adalah .... A. MPR lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari presiden B. Presiden tidak dapat membubarkan DPR C. Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan D. Presiden harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPR E. DPR sebagai lembaga tinggi negara kedudukannya sejajar dengan presiden